DJPK Goes to Campus, Sosialisai Pengawasan APBN 2020 #Uangkita

Bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Kementerian Keuangan RI melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) pada Jumat 18 Oktober 2019 menyelenggarakan Seminar “DJPK goes to campus: Mengenali dan Mengawasi APBN #Uangkita, Pengelolaan dana transfer ke daerah dan APBD untuk kesejahteraan”. Sebanyak 250 hadirin dari IAIN Purwokerto dan Universitas Wijayakusuma (UNWIKU) memenuhi Auditorium IAIN Purwokerto. “DJPK Goes to Campus” adalah program roadshow sosialisasi ke kampus-kampus, dan seminar di IAIN Purwokerto ini adalah yang pertama kali dari roadshow tersebut.

Hadir sebagai Narasumber utama adalah Bapak Doni Suryatmo Priyandono, Kepala Subdirektorat Dana Alokasi Umum, Kemenkeu RI. Seminar juga dihadiri oleh Rektor, Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag., dan Dekan FEBI, Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.

Rektor IAIN dalam pidato pembukaannya menyambut baik kedatangan Bapak Doni dan rombongan ke IAIN Purwokerto, “Amanah uang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya, yang menjalankan harus didampingi agar berjalan sesuai Undang-Undang yang berlaku”

Dalam ceramahnya, Bapak Doni antara lain menyampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sejak beberapa tahun lalu Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah telah diperkenalkan melalui beberapa program diantaranya kegiatan ini, agar generasi muda mengetahu dengan jelas apa itu APBN? Bagaimana tata pengelolaan transfer dana daerah untuk kesejahteran dan publik? Dan lain-lain.

“Jika alokasi anggaran transfer ke daerah yang besar tidak dibarengi dengan kualitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang meningkat, maka akan berdampak buruk. Mahasiwa sebagai Agen of Change harus ikut memperhatikan pengelolaan APBN dan APBD apabila ada kesalahan dari beberapa kepala desanya yang banyak melakukan tindak korupsi.” Ujar narasumber.

Pada akhir sesi, narasumber memaparkan prospek distribusi APBN 2020 untuk meningkatkan kesejahteran masyarakat dan publik, meningkatkan SDM dengan dana sekitar 741 triluyun yang akan didistribusikan ke beberapa RAP (Rencana Angaran Pemerintah). Jumlah Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp 856,94 triliun. TKDD tersebut terdiri dari transfer ke daerah sebesar Rp 784,94 triliun dan dana desa sebesar Rp72,00 triliun. Dana  perimbangan dikelompokkan menjadi dua, yaitu Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Transfer Khusus (DTK). Sedangkan Dana Transfer Khusus (DTK) jenisnya adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK  non fisik .Dana Otonomi KHusus (Otsus), dan Dana Desa.

Harapan Doni Priyandono bahwa mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa memahami dengan baik seluk beluk APBN dan APBD, termasuk pembagian-pembagiannya, proses transfernya, juga pengawasannya.