Piagam Jakarta Disahkan Tanggal

sisca


Piagam Jakarta Disahkan Tanggal

Piagam Jakarta merupakan sebuah naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dihasilkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Naskah ini disusun pada tanggal 22 Juni 1945 oleh sembilan orang anggota PPKI, yaitu Soekarno, Mohammad Hatta, Ahmad Soebardjo, Oto Iskandardinata, Moh. Yamin, Soepomo, A.A. Maramis, Abdoel Kadir Besar, dan Achmad Soebardjo Djojoadisuryo.

Piagam Jakarta memuat rumusan Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Namun, dalam naskah aslinya, terdapat satu kalimat dalam sila pertama yang menuai kontroversi, yaitu “Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Kalimat ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga negara Indonesia yang non-Muslim, karena dianggap memberikan perlakuan khusus kepada umat Islam.

Setelah melalui diskusi dan perdebatan panjang, pada tanggal 18 Agustus 1945, Piagam Jakarta direvisi dengan menghapus frasa “Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Revisi ini dilakukan untuk mengakomodasi keberagaman agama yang ada di Indonesia dan menjaga persatuan bangsa.

Piagam Jakarta Disahkan Tanggal

Piagam Jakarta, yang menjadi cikal bakal Pembukaan UUD 1945, disahkan pada tanggal:

  • 22 Juni 1945

Selain itu, 10 poin penting lainnya tentang Piagam Jakarta adalah:

  • Disusun oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)
  • Memuat rumusan awal Pancasila
  • Mengandung frasa “Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”
  • Menuai kontroversi karena dianggap memberikan perlakuan khusus kepada umat Islam
  • Direvisi pada tanggal 18 Agustus 1945
  • Frasa “Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dihapus
  • Revisi dilakukan untuk mengakomodasi keberagaman agama di Indonesia
  • Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
  • Menjadi dasar negara Indonesia
  • Tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

22 Juni 1945

Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang pertama di Gedung Chuo Sangi In (sekarang Gedung Pancasila), Jakarta. Salah satu agenda utama sidang tersebut adalah merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Untuk menyusun rumusan dasar negara, dibentuklah Panitia Sembilan yang beranggotakan:

  1. Soekarno
  2. Mohammad Hatta
  3. Ahmad Soebardjo
  4. Oto Iskandardinata
  5. Muh. Yamin
  6. Soepomo
  7. A.A. Maramis
  8. Abdoel Kadir Besar
  9. Achmad Soebardjo Djojoadisuryo

Panitia Sembilan bekerja selama dua hari untuk merumuskan dasar negara. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan berhasil menyelesaikan tugasnya dan menghasilkan sebuah naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta.

Piagam Jakarta memuat lima prinsip dasar negara Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Kelima prinsip tersebut adalah:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Piagam Jakarta kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, setelah mengalami sedikit revisi, yaitu penghapusan frasa “Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dari sila pertama.

Disusun oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

Piagam Jakarta disusun oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yaitu sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

  • Tugas PPKI

    Tugas utama PPKI adalah:

    1. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembentukan pemerintahan Indonesia merdeka
    2. Menetapkan Undang-Undang Dasar dan memilih presiden dan wakil presiden pertama Indonesia
  • Keanggotaan PPKI

    PPKI beranggotakan 21 orang, yang terdiri dari:

    1. 12 orang dari Jawa
    2. 3 orang dari Sumatera
    3. 2 orang dari Sulawesi
    4. 2 orang dari Kalimantan
    5. 1 orang dari Nusa Tenggara
    6. 1 orang dari Maluku
  • Sidang PPKI

    PPKI mengadakan dua kali sidang, yaitu:

    1. Sidang pertama pada tanggal 18-21 Agustus 1945, yang menghasilkan:
    • Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945
    • Pemilihan Soekarno sebagai presiden dan Mohammad Hatta sebagai wakil presiden pertama Indonesia
  • Sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945, yang menghasilkan:
    • Pengesahan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
    • Pem pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)
  • Piagam Jakarta

    Piagam Jakarta merupakan naskah rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun oleh Panitia Sembilan, yaitu sebuah panitia yang dibentuk oleh PPKI untuk merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Piagam Jakarta disahkan oleh PPKI pada tanggal 22 Juni 1945.

Demikian penjelasan tentang peran Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam penyusunan Piagam Jakarta.

Memuat rumusan awal Pancasila

Piagam Jakarta memuat rumusan awal Pancasila, yaitu lima prinsip dasar negara Indonesia merdeka. Kelima prinsip tersebut adalah:

  • Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya

    Prinsip ini kemudian diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945.

  • Kemanusiaan yang adil dan beradab

    Prinsip ini tetap dipertahankan dalam Pembukaan UUD 1945.

  • Persatuan Indonesia

    Prinsip ini tetap dipertahankan dalam Pembukaan UUD 1945.

  • Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

    Prinsip ini tetap dipertahankan dalam Pembukaan UUD 1945.

  • Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

    Prinsip ini tetap dipertahankan dalam Pembukaan UUD 1945.

Baca Juga :  Lirik Lagu Sugeng Dalu

Rumusan awal Pancasila dalam Piagam Jakarta mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang baru merdeka. Namun, rumusan tersebut kemudian diubah untuk mengakomodasi keberagaman agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia.

Mengandung frasa “Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”

Frasa “Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dalam sila pertama Piagam Jakarta merupakan salah satu poin yang kontroversial. Frasa ini dianggap memberikan perlakuan khusus kepada umat Islam dan mendiskriminasi pemeluk agama lain.

Kontroversi ini muncul karena Indonesia merupakan negara yang multikultural dan multireligius. Ada banyak agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia, sehingga frasa tersebut dikhawatirkan akan memecah belah persatuan bangsa.

Setelah melalui diskusi dan perdebatan yang panjang, pada tanggal 18 Agustus 1945, frasa “Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dihapus dari sila pertama Piagam Jakarta.

Penghapusan frasa tersebut dilakukan untuk mengakomodasi keberagaman agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sila pertama Piagam Jakarta kemudian diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang mencerminkan prinsip toleransi dan kebebasan beragama bagi seluruh warga negara Indonesia.

Menuai kontroversi karena dianggap memberikan perlakuan khusus kepada umat Islam

Frasa “Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dalam sila pertama Piagam Jakarta menuai kontroversi karena dianggap memberikan perlakuan khusus kepada umat Islam. Berikut adalah beberapa alasannya:

  • Indonesia adalah negara multikultural dan multireligius. Ada banyak agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia, sehingga frasa tersebut dianggap tidak adil bagi pemeluk agama lain.
  • Frasa tersebut dikhawatirkan akan memecah belah persatuan bangsa. Indonesia adalah negara yang beragam, dan frasa tersebut dapat menimbulkan kecemburuan dan perpecahan di antara masyarakat.
  • Frasa tersebut bertentangan dengan prinsip dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila menjunjung tinggi prinsip persatuan, kesatuan, dan keadilan bagi seluruh warga negara, tanpa memandang agama atau kepercayaan mereka.
  • Frasa tersebut tidak sesuai dengan semangat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia menyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, semua warga negara Indonesia harus diperlakukan secara adil dan setara.

Kontroversi ini pada akhirnya menyebabkan penghapusan frasa “Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dari sila pertama Piagam Jakarta, dan diganti dengan frasa “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Direvisi pada tanggal 18 Agustus 1945

Setelah melalui diskusi dan perdebatan yang panjang, pada tanggal 18 Agustus 1945, Piagam Jakarta direvisi. Revisi ini dilakukan untuk mengakomodasi keberagaman agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Revisi yang dilakukan terhadap Piagam Jakarta meliputi penghapusan frasa “Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dari sila pertama. Frasa tersebut diganti dengan frasa “Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang mencerminkan prinsip toleransi dan kebebasan beragama bagi seluruh warga negara Indonesia.

Selain itu, revisi juga dilakukan terhadap beberapa bagian lain dalam Piagam Jakarta, antara lain:

  • Penambahan frasa “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” pada alinea keempat, setelah kata “agama”.
  • Perubahan frasa “Presiden Republik Indonesia dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat” menjadi “Presiden Republik Indonesia dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat”.
  • Penambahan frasa “dan Dewan Perwakilan Daerah” setelah frasa “Dewan Perwakilan Rakyat” pada alinea kelima.

Dengan revisi ini, Piagam Jakarta menjadi lebih sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Piagam Jakarta kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, dan menjadi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Frasa “Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dihapus

Penghapusan frasa “Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dari sila pertama Piagam Jakarta merupakan sebuah keputusan penting yang diambil untuk mengakomodasi keberagaman agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

  • Indonesia adalah negara multikultural dan multireligius. Ada banyak agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia, sehingga frasa tersebut dianggap tidak adil bagi pemeluk agama lain.
  • Frasa tersebut dikhawatirkan akan memecah belah persatuan bangsa. Indonesia adalah negara yang beragam, dan frasa tersebut dapat menimbulkan kecemburuan dan perpecahan di antara masyarakat.
  • Frasa tersebut bertentangan dengan prinsip dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila menjunjung tinggi prinsip persatuan, kesatuan, dan keadilan bagi seluruh warga negara, tanpa memandang agama atau kepercayaan mereka.
  • Frasa tersebut tidak sesuai dengan semangat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia menyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, semua warga negara Indonesia harus diperlakukan secara adil dan setara.

Dengan penghapusan frasa tersebut, sila pertama Piagam Jakarta menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang mencerminkan prinsip toleransi dan kebebasan beragama bagi seluruh warga negara Indonesia.

Revisi dilakukan untuk mengakomodasi keberagaman agama di Indonesia

Indonesia adalah negara yang multikultural dan multireligius. Ada banyak agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Revisi Piagam Jakarta dilakukan untuk mengakomodasi keberagaman agama ini dan memastikan bahwa semua warga negara Indonesia diperlakukan secara adil dan setara, tanpa memandang agama atau kepercayaan mereka.

  • Penghapusan frasa “Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Frasa ini dianggap diskriminatif terhadap pemeluk agama lain dan bertentangan dengan prinsip persatuan dan kesatuan bangsa.
  • Penambahan frasa “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” pada alinea keempat. Frasa ini ditambahkan untuk menegaskan bahwa negara menghormati dan melindungi hak setiap warga negara untuk menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing.
  • Perubahan frasa “Presiden Republik Indonesia dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat” menjadi “Presiden Republik Indonesia dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat”. Perubahan ini dilakukan untuk memperjelas mekanisme pemilihan presiden dan menegaskan bahwa presiden dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia melalui wakil-wakil mereka di Dewan Perwakilan Rakyat.
  • Penambahan frasa “dan Dewan Perwakilan Daerah” setelah frasa “Dewan Perwakilan Rakyat” pada alinea kelima. Penambahan ini dilakukan untuk memperkuat peran Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Baca Juga :  Idul Adha Tanggal Berapa Dzulhijjah

Dengan revisi ini, Piagam Jakarta menjadi lebih sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Piagam Jakarta kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, dan menjadi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

Persatuan dan kesatuan bangsa merupakan hal yang sangat penting bagi Indonesia. Indonesia adalah negara yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan budaya. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan adanya sebuah konsensus nasional mengenai dasar negara dan falsafah bangsa. Piagam Jakarta sebagai cikal bakal Pembukaan UUD 1945 memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

  • Penghapusan frasa “Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Frasa ini berpotensi menimbulkan perpecahan di antara masyarakat Indonesia yang beragam agama dan kepercayaan. Penghapusan frasa ini menunjukkan bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi prinsip persatuan dan kesatuan, serta memberikan perlindungan dan kebebasan beragama bagi seluruh warga negara.
  • Penambahan frasa “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” pada alinea keempat. Frasa ini ditambahkan untuk menegaskan bahwa negara menghormati dan melindungi hak setiap warga negara untuk menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia mengakui dan menghargai keberagaman agama dan kepercayaan yang ada di masyarakat.
  • Perubahan frasa “Presiden Republik Indonesia dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat” menjadi “Presiden Republik Indonesia dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat”. Perubahan ini dilakukan untuk memperjelas mekanisme pemilihan presiden dan menegaskan bahwa presiden dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia melalui wakil-wakil mereka di Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.
  • Penambahan frasa “dan Dewan Perwakilan Daerah” setelah frasa “Dewan Perwakilan Rakyat” pada alinea kelima. Penambahan ini dilakukan untuk memperkuat peran Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia mengakui dan menghargai keberagaman daerah dan aspirasi masyarakat daerah.

Dengan revisi-revisi tersebut, Piagam Jakarta menjadi sebuah dokumen yang lebih komprehensif dan mengakomodatif. Piagam Jakarta kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, dan menjadi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan UUD 1945 merupakan konsensus nasional yang menjadi dasar negara dan falsafah bangsa Indonesia, serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat.

Menjadi dasar negara Indonesia

Piagam Jakarta yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, setelah mengalami revisi, menjadi dasar negara Indonesia. Piagam Jakarta kemudian menjadi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan konsensus nasional yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat.

  • Pancasila sebagai dasar negara. Pembukaan UUD 1945 memuat lima prinsip dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila menjadi dasar filosofis dan ideologis negara Indonesia, serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat.
  • kedaulatan rakyat. Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.
  • Negara hukum. Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum dan keadilan.
  • Tujuan negara. Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia memiliki tujuan yang mulia dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa.

Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembukaan UUD 1945 menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat, serta menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi seluruh rakyat Indonesia untuk membangun bangsa dan negara yang lebih baik.

Tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Piagam Jakarta yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, setelah mengalami revisi, menjadi dasar negara Indonesia. Piagam Jakarta kemudian menjadi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan konsensus nasional yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat.

  • Pembukaan UUD 1945 sebagai bagian dari konstitusi. Pembukaan UUD 1945 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konstitusi Indonesia. Konstitusi adalah hukum dasar suatu negara yang mengatur tentang dasar negara, bentuk negara, sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta lembaga-lembaga negara.
  • Pembukaan UUD 1945 sebagai sumber hukum. Pembukaan UUD 1945 tidak hanya berfungsi sebagai pembukaan konstitusi, tetapi juga sebagai sumber hukum. Artinya, Pembukaan UUD 1945 dapat dijadikan dasar untuk membuat peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan negara.
  • Pembukaan UUD 1945 sebagai cita-cita bangsa. Pembukaan UUD 1945 memuat cita-cita bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Cita-cita bangsa ini menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam membangun bangsa dan negara.
  • Pembukaan UUD 1945 sebagai simbol persatuan dan kesatuan bangsa. Pembukaan UUD 1945 merupakan hasil konsensus nasional yang dicapai oleh para pendiri bangsa Indonesia. Pembukaan UUD 1945 menjadi simbol persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta menjadi pengingat akan perjuangan para pendiri bangsa dalam merebut kemerdekaan Indonesia.
Baca Juga :  Panduan Lengkap Bulan Puasa: Kapan Tanggal Puasanya?

Dengan demikian, Pembukaan UUD 1945 yang merupakan hasil revisi dari Piagam Jakarta memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pembukaan UUD 1945 menjadi dasar negara, sumber hukum, cita-cita bangsa, dan simbol persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

FAQ

Berikut adalah beberapa pertanyaan yang sering diajukan tentang Piagam Jakarta dan tanggal pengesahannya:

Pertanyaan 1: Kapan Piagam Jakarta disahkan?
Piagam Jakarta disahkan pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Pertanyaan 2: Apa isi utama Piagam Jakarta?
Piagam Jakarta memuat rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk lima prinsip dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila.

Pertanyaan 3: Mengapa Piagam Jakarta direvisi?
Piagam Jakarta direvisi karena terdapat satu kalimat dalam sila pertama yang menuai kontroversi, yaitu “Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Kalimat ini dikhawatirkan akan memberikan perlakuan khusus kepada umat Islam dan mendiskriminasi pemeluk agama lain.

Pertanyaan 4: Kapan Piagam Jakarta direvisi?
Piagam Jakarta direvisi pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI.

Pertanyaan 5: Apa saja revisi yang dilakukan terhadap Piagam Jakarta?
Revisi yang dilakukan terhadap Piagam Jakarta meliputi penghapusan frasa “Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dari sila pertama dan penambahan frasa “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” pada alinea keempat.

Pertanyaan 6: Apa makna Piagam Jakarta bagi Indonesia?
Piagam Jakarta merupakan dasar negara Indonesia dan menjadi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan UUD 1945 menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat, serta menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi seluruh rakyat Indonesia untuk membangun bangsa dan negara yang lebih baik.

Pertanyaan 7: Dimana Piagam Jakarta saat ini?
Piagam Jakarta saat ini disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia.

Selain pertanyaan-pertanyaan di atas, masih banyak pertanyaan lain yang dapat diajukan tentang Piagam Jakarta. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan akurat, disarankan untuk membaca sumber-sumber sejarah yang terpercaya.

Tips

Berikut adalah beberapa tips untuk mempelajari lebih lanjut tentang Piagam Jakarta dan tanggal pengesahannya:

Cari sumber informasi yang terpercaya. Saat mempelajari tentang sejarah, penting untuk menggunakan sumber informasi yang terpercaya dan akurat. Sumber-sumber ini dapat berupa buku-buku sejarah, jurnal ilmiah, atau situs web resmi pemerintah.

Baca berbagai perspektif. Piagam Jakarta merupakan topik yang kompleks dan kontroversial. Untuk memahami topik ini secara komprehensif, penting untuk membaca berbagai perspektif dari para ahli sejarah dan akademisi.

Kunjungi museum dan situs sejarah. Museum dan situs sejarah dapat memberikan informasi yang lebih mendalam dan pengalaman langsung tentang Piagam Jakarta. Misalnya, Anda dapat mengunjungi Museum Nasional Indonesia di Jakarta untuk melihat salinan asli Piagam Jakarta.

Diskusikan dengan guru atau dosen. Guru sejarah atau dosen dapat memberikan bimbingan dan wawasan tambahan tentang Piagam Jakarta. Anda dapat bertanya tentang sumber informasi, perspektif yang berbeda, atau implikasi dari Piagam Jakarta bagi Indonesia.

Dengan mengikuti tips-tips ini, Anda dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang Piagam Jakarta dan tanggal pengesahannya.

Piagam Jakarta merupakan dokumen penting dalam sejarah Indonesia. Dokumen ini menjadi dasar negara Indonesia dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat. Dengan memahami Piagam Jakarta, kita dapat lebih menghargai sejarah bangsa Indonesia dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya.

Kesimpulan

Piagam Jakarta, yang disahkan pada tanggal 22 Juni 1945, merupakan dokumen penting dalam sejarah Indonesia. Piagam Jakarta memuat rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk lima prinsip dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Namun, Piagam Jakarta kemudian direvisi pada tanggal 18 Agustus 1945 karena terdapat satu kalimat dalam sila pertama yang menuai kontroversi, yaitu “Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Kalimat ini dikhawatirkan akan memberikan perlakuan khusus kepada umat Islam dan mendiskriminasi pemeluk agama lain.

Revisi Piagam Jakarta dilakukan untuk mengakomodasi keberagaman agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Piagam Jakarta yang telah direvisi kemudian menjadi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan konsensus nasional yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat.

Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembukaan UUD 1945 menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat, serta menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi seluruh rakyat Indonesia untuk membangun bangsa dan negara yang lebih baik.

Dengan memahami Piagam Jakarta dan tanggal pengesahannya, kita dapat lebih menghargai sejarah bangsa Indonesia dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Piagam Jakarta mengajarkan kita tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, toleransi beragama, serta semangat untuk membangun bangsa dan negara yang lebih baik.


Rekomendasi Herbal Alami:

Artikel Terkait

Bagikan:

sisca

Halo, Perkenalkan nama saya Sisca. Saya adalah salah satu penulis profesional yang suka berbagi ilmu. Dengan Artikel, saya bisa berbagi dengan teman - teman. Semoga semua artikel yang telah saya buat bisa bermanfaat. Pastikan Follow iainpurwokerto.ac.id ya.. Terimakasih..