Studium General Fakultas Syariah 2019: Fintech Goes to Campus

Fakultas Syariah IAIN Purwokerto menggelar Studium General dengan tema ‘Peran OJK dalam Menghadapi Tantangan Penyelesaian Problematika Lembaga Keuangan Non Bank di Indonesia’ pada Selasa (03/09/2019) di Audtorium Utama.

Studium General bertujuan untuk mendorong kesadaran entitas muda kampus dalam memahami dan mengikuti perkembangan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dengan layanan jasa keuangan berbasis teknologi.

Tampil sebagai pembicara adalah Dr. Syufa’at Dosen Fakultas Syariah IAIN Purwokerto dan Wanti Hapsari Kasubbag IKNB UPM Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Purwokerto.

Berbicara mengenai jaminan sosial, Dr. Syufaat mengatakan bahwa secara bahasa jaminan sosial berasal dari kata Arab ‘Adhaman Al-Ijtima’i (tanggungan) dengan legal standing Qur’an Surat Al-Isra : 26 dan Hadits yang diriwayatkan Bukhari ‘Allah tidak akan menyayangi siapa yang tidak menyayangi manusia’.

Sejarah jaminan sosial lanjut Syufa’at diantaranya saat Rasulullah menjamin Ashabu Al Shufa dan Umar bin Khattab memberi gaji tetap relawan perang dan dana pensiunbagi janda veteran perang. “Jaminan Sosial mulai berkembang di Eropa abad ke 17 terutama di negara negara Skandinavia, “ujarnya dihadapan 400an mahasiswa Semester 1 dan 3 Fakultas Syariah.

Kemudian Syufa’at memaparkan penerima bantuan jaminan sosial, skema pemenuhan kebutuhan dasar, peran Negara hingga skema pembiayaan jaminan sosial. “skema pembiayaan bisa melalui pajak, zakat, wakaf, filantrofi dan penerimaan non pajak, “ungkapnya.

Sementara itu, Wanti Hapsari menjelaskan jika perkembangan teknologi informasi membuat perilaku konsumen jasa keuangan mengalami pergeseran menjadi lebih mandiri, independen, dan memiliki keleluasaan memilih layanan keuangan.

“Muncullah persaingan lembaga keuangan formal dan non formal dengan mengembangkan ‘Fintech’ (Financial Technology) yang artinya layanan jasa keuangan berbasis teknologi. “ungkap Wanti

Wanti mencontohkan bisnis Fintech Peer to peer Financing Marketplace yakni aktivitas pinjam meminjam yang dilakukan secara online untuk memenuhi kebutuhan dasar pelaku usaha yang belum memiliki rekening atau sudah memiliki rekening tapi belum mendapat pinjaman dari perbankan.

Kemudian Wanti merinci daftar Fintech legal dan mamaparkan pokok-pokok pengaturan POJK berdasarkan POJK 77/2016 serta mewaspadai Fintech Lending Ilegal.