Fakultas Syariah Gelar Studium General Kolaborasi dengan Pemkab Banyumas

Fakultas Syariah IAIN Purwokerto gelar studium general dengan tema “Otonomi Daerah dan Pemekaran Wilayah Kabupaten Banyumas” pada Rabu, 12 Februari 2020. Acara tersebut terselenggara atas kerja sama IAIN Purwokerto dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Pembicara pada acara yang digelar di Auditorium Utama IAIN Purwokerto tersebut menghadirkan Drs. H. Sadewo Tri Lastiono (Wakil Bupati Kabupaten Banyumas) dan Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M. H. (Dosen IAIN Purwokerto) dan Dody Nur A., S.H., M.H. (Dosen IAIN Purwokerto) sebagai moderator.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Banyumas membicarakan tentang rencana pemekaran Kabupaten Banyumas yang merupakan amanah Perda Nomor 7 tahun 2009 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 yang salah satunya mengamanatkan pemekaran.

Hal tersebut sejalan dengan rencana IAIN yang sedang dalam proses bertransformasi menjadi UIN Syaifuddin Zuhri. Hal tersebut amat didukung oleh Pemkab Banyumas dengan memberikan dukungan dengan wujud memberikan surat dukungan secara resmi yang beberapa waktu lalu diserahkan oleh Bupati Banyumas, Ir. Achmad Husein, kepada Rektor IAIN Purwokerto, Dr. H.  Moh. Roqib, M. Ag. Sebab, menurut Sadewo, adanya perguruan tinggi di Purwokerto lebih membawa dampak signifikan daripada membangun mall.

“Berdasarkan kajian, Purwokerto sebenarnya sudah siap menjadi Kota Purwokerto, apalagi dengan perkembangan pembangunan yang signifikan dan Purwokerto PAD-nya paling besar. Namun pemekaran tersebut tidak dimungkinkan  untuk dilakukan  saat ini juga dengan menimbang dampak baik dan buruknya bagi Kabupaten Banyumas jika berpisah dengan Purwokerto, untuk itu Pemkab akan menggenjot kawasan industri di Ajibarang, Wangon dan Lumbir, Bupati bertekad untuk mempermudah izin investasi,” tutur Sadewo.

Senada dengan Wakil Bupati Sadewo, Dr. Achmad Siddiq yang juga bertindak sebagai Narasumber khawatir PAD Banyumas menurun jika jadi dimekarkan, sehingga tidak membuat sejahtera masyarakat Banyumas.

“Hasil kajian 70-80% pemekaran gagal kecuali pada Provinsi, jadi perubahan kebijakan harus melihat keadaan dan diperuntukkan untuk kemaslahatan,” katanya.

Proses rencana pemekaran dimulai pada tanggal  17 Desember 2019 dengan rapat sosialisasi dengan 27 Kelurahan/Desa eks Kota Administratif Purwokerto, 31 Desember 2019 mengirim surat ke DPRD Banyumas, lalu  6 Januari 2020 rapat paripurna penyampaian rencana pemekaran dengan DPRD Banyumas dan pada 16 Januari 2020 rapat paripurna pemekaran dengan DPRD Banyumas disetujui semua fraksi.

Sebelumnya saat membuka acara, Rektor Dr. Moh. Roqib berharap otonomi daerah menghasilkan kesejahteraan, salah satunya terpenuhinya indikator kebutuhan pendidikan. Kemudian konsep Integrasi Keilmuan yang dikembangkan IAIN Purwokerto bisa menguatkan otonomi daerah.

Print Friendly, PDF & Email